MODAL, BUNGA DAN LOSS PROFIT SHARING

Dalam pandangan jumhur ulama bunga adalah riba nasi’ah yang haram. Implikasinya, ia harus dihapus secara mutlak. Sebagai alternatif penggantinya ajaran Islam menawarkan konsep loss – profit sharing atau bagi untung dan rugi (sering disebut bagi hasil saja) yang dipandang lebih mencerminkan keadilan bagi para pelaku ekonomi. Konsep ini dengan mudah dijumpai dalam praktek masyarakat Islam pada masa Rasulullah dan sahabat hingga masyarakat muslim saat ini. bagaimana konsep Islam dalam LPS, silahkan unduh file aslinya di sini…modal bunga

file ini diambil dari materi matakuliah ekonomi mikro islami dari dosen pengampu: Bpk. M. B. Hendrianto, MSc

PILKADA DAN VISI PENGEMBANGAN TERPADU D.I. YOGYAKARTA

Beberapa bulan ke depan akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah (PILKADA). Di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana amanat dalam undang-undang, kepala daerah tingkat provinsi masih diamanatkan kepada  Sri Sultan hamengku buwono dan wakil kepala daerah diamanatkan kepada pakualaman. Konsekuensi dari keistimewaan sistem ini adalah tidak adanya persaingan, baik dari segi politik maupun visi ke depan dalam pengembangan daerah. Namun demikian, indikasi dari PILKADA ini adalah dirumuskannya kembali program kerja daerah selama beberapa tahun ke depan, dan inilah yang harus diperhatikan dan direncanakan dengan seksama. Hal ini diperlukan karena DIY merupakan daerah pariwisata, di samping itu pula merupakan daerah yang mempunyai produk kreatif bervariasi dan cukup berkembang pesat untuk mendukung seni pariwisata di dalamnya.

Pada sisi lain, PILKADA selain menentukan gubernur dan wakilnya, juga memilih para pemimpin daerah tingkat kabupaten. Di sinilah letak pentingnya sebuah visi pengembangan terpadu dari seorang gubernur bersama dengan para pemimpin di tingkat kabupaten untuk membangun DIY menuju daerah yang berwibawa. Pembangunan terpadu ini juga penting untuk menghadapi tantangan ke depan dari dampak pasar global yang mungkin dalam beberapa bulan ini akan sedikit demi sedikit dirasakan oleh para pengusaha lokal. Apalagi jika dilihat pasar tradisional di DIY ini sangat banyak dan menjadi tumpuan hidup dari sebagian besar masyarakat Yogyakarta.

Ada beberapa aspek penting yang harus dikerjakan bersama sebagai “PR” untuk para calon pemimpin DIY 2010-2015 mendatang dalam pengembangan terpadu DIY ini. Sebagaimana diketahui bersama DIY dikenal dengan daerah yang unik dari segi kepemimpinannya. Di samping itu pula, dari segi pariwisata DIY dikenal dengan banyak daerah yang layak dijadikan sebagai tempat wisata dari pesisir pantainya, bangunan bersejarah dan dimensi alam pegunungan yang menawan. Keunikan DIY juga terdapat pada banyaknya pasar tradisional yang masih menjadi tumpuan hidup ekonomi mayoritas masyarakat Yogyakarta. Pada segi pendidikan, Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar, dimana di dalamnya para pelajar dan mahasiswa se antero Indonesia bahkan tidak sedikit dari luar negeri juga turut serta meramaikan atmosfer ilmiah dan pendidikan di DIY.

Keunikan di atas tentu seharusnya menjadikan Yogyakarta sebagai daerah yang lebih maju dibanding daerah lainnya dari segi ekonomi, sosial masyarakat, budaya dan pendidikan. Potensi tersebut harus dikembangkan menjadi identitas Yogyakarta di mata masyarakat Indonesia. Jika selama ini Bali menjadi daerah yang dikenal dunia dari segi pariwisatanya, maka jogja pun sebenarnya lebih berpotensi dari pada itu.

Mata Rantai Pengembangan Terpadu DIY

Tuntutan di atas dapat direalisasikan dengan adanya kesatuan visi dari para pemimpin daerah di DIY dari tingkat atas yaitu provinsi sampai pada tingkat bawah yang berada di desa-desa. Strategi pengembangan terpadu ini bertumpu pada aspek-aspek yang sudah dijelaskan di atas. Adapun bentuk konkret dari pengembangan terpadu ini adalah optimasi aspek-aspek tersebut di atas secara terkait sehingga membentuk mata rantai yang saling berhubungan.

Dari segi pariwisata, diperlukan pembenahan fasilitas dan promosi yang dapat menarik dunia domestik dan internasional untuk dapat melihat eksotisme alam Yogyakarta secara langsung. Tentu kita masih ingat ketika Malaysia menggunakan beberapa icon kebudayaan kita dalam promosi pariwisata asia untuk mengajak dunia internasional mengunjungi mereka. Kita tentunya sebagai pemilik asli seharusnya mempunyai daya tawar lebih dibanding dengan Negara lain yang menggunakan icon kita. Hal ini bisa diperkuat dengan keunggulan alam dan budaya yang ada di Yogyakarta.

Jika posisi tawar Yogyakarta sudah cukup tinggi dalam dunia pariwisata, secara tidak langsung akan mensupport perekonomian Yogyakarta, khususnya industri produk kreatif yang menjadi pelengkap dari pariwisata. Pada sisi lain, daya tarik pariwisata ini akan lebih mempromosikan dunia pendidikan di DIY pada masyarakat internasional. Dunia pariwisata ini juga dapat didukung dari segi pendidikan yang ada di Yogyakarta. Apabila kualitas pendidikan dalam suatu daerah meningkat, maka daya tarik atas belajar di daerah tersebut juga akan meningkat, sehingga secara tidak langsung akan meramaikan komunitas baru yang dapat mendukung potensi pariwisata di atas.

Strategi pengembangan terpadu DIY

Untuk mewujudkan dan mengkondisikan potensi di atas, maka harus disusun strategi terpadu pula dalam pengembangan terpadu ini. Strategi tersebut juga tetap mengacu pada elemen dasar yang ada pada tiap aspek-aspek yang berpotensi di atas. Pertama, dari aspek pariwisata, perlunya koordinasi bersama antara pemerintah daerah dengan pengelola dan masyarakat sekitar untuk membenahi fasilitas dunia pariwisata dan memunculkan tempat-tempat baru yang berpotensi untuk dijadikan daerah pariwisata dan diusulkan kepada pemerintah. Untuk memaksimalkan peran serta masyarakat, diperlukan insentif lebih kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk pemberdayaan mereka dalam pengelolaan situs pariwisata ini. Bentuk insentif bisa bermacam-macam dapat berupa insentif tunai, atau bisa berbentuk permodalan tunai atau alat untuk mengadakan usaha kreatif untuk memperkaya bentuk daya tarik pariwisata kita. Insentif kedua lebih direkomendasikan karena disamping memperkaya bentuk daya tarik wisata juga bisa digunakan masyarakat untuk menambah pendapatan baru mereka, dan tentunya sebagai solusi konkret untuk mengurangi pengangguran di DIY.

Kedua, dari aspek pendidikan. Sebagaimana diketahui bersama lembaga pendidikan di Yogyakarta jumlahnya sangat banyak dengan spesifikasi disiplin ilmu yang variatif. Hal ini perlu dipromosikan pula sebagai bentuk kekayaan Yogyakarta, tentu dengan catatan inovasi dan evaluasi lembaga pendidikan khususnya kampus harus terus dilakukan untuk dapat menjadi pusat pendidikan yang berkualitas.

Ketiga, dari aspek kebudayaan. Yogyakarta memiliki budaya yang unik, yaitu kraton dan segala bentuk warisan di dalamnya sampai sekarang. Untuk menjaga kelestarian budaya kraton ini sebagai manivestasi ciri khas Yogyakarta dan usaha menjaga tradisi lokal Yogyakarta, perlu digalakkan kesadaran pada masyarakat Yogyakarta, baik penduduk asli maupun pendatang dalam melestarikan budaya Yogyakarta melalui paguyuban dan komunitas seni, festival budaya yang dilombakan setiap tahun dan pameran-pameran kebudayaan lokal.

Formulasi strategi dalam ketiga aspek tersebut di atas merupakan gambaran umum dari bentuk pengembangan terpadu yang semestinya digarap nantinya oleh para pemimpin daerah Yogyakarta ke depan. Inilah yang perlu dipikirkan secara matang dan saya sebut sebagai “PR” bagi para calon pemimpin daerah Yogyakarta untuk digunakan sebagai visi pembangunan DIY berbasis kebudayaan lokal. Sudah saatnya kita mengoptimalkan segala potensi yang ada untuk mewujudkan Yogyakarta yang bersahaja dan berwibawa di mata dunia dan menatap persaingan global ke depan.

Oleh:

M. Agus Khoirul Wafa

Islamic Economics Can Solve World Problems: Al-Jeraisy

Islamic Economics Can Solve World Problems: Al-Jeraisy

By P.K. Abdul Ghafour

Islamic economics presents viable solutions to many problems facing the world, says Abdul Rahman al-Jeraisy, a leading businessman and chairman of the Riyadh Chamber of Commerce and Industry. “There are a number of successful experiments in the field of Islamic economics,” al-Jeraisy said, emphasizing the importance of applying Islamic methodology in utilizing and managing material resources.

In a statement on the occasion of the seventh Islamic Economic Conference, which opens at King Abdul Aziz University (KAU) in Jeddah on April 1, he said the conference would shed more light on the growing significance of Islamic economics. “[Sharia] has given utmost importance to economic matters and warned against financial dealings that would have dangerous consequences on the Ummah [the broader Islamic nation] and moral values,” said al-Jeraisy.

He underlined the importance of the conference as it comes at a time when many Muslims have drifted away from Islamic teachings in dealing with their economic and financial matters.

“The conference also offers a good opportunity for interested people to become aware of new research in the field of Islamic economics,” he said. Jeraisy Group is one of the conference’s main sponsors.

The three-day conference will examine the findings of numerous studies in Islamic economics to counter challenges posed by the modern world and help poor Muslim countries develop their economies. Dr. Abdullah Muhammad Bafel, vice-president for higher studies and scientific research at KAU, said the conference would formulate a futuristic economic vision from an Islamic perspective.

The conference will bring together economists, business leaders, entrepreneurs, thinkers and journalists. It will be a forum for Islamic economists, bankers and financiers to discuss the intricacies of Islamic finance and examine the dynamic nature of Islamic economies. “It is vital to examine why the vibrant principles of Islamic economics have not been implemented over the past few years and no viable method has evolved to invest the wealth of rich Muslim countries in poorer Muslim countries,” Bafel said.

Participants will also discuss the development of natural resources in Muslim countries in light of the challenges and opportunities posed by globalization. The conference will also help develop strategies to create a better understanding of business opportunities in emerging markets.

The conference will discuss as many as 50 research papers on various topics presented by experts from different parts of the world. Dr. Abdullah al-Musleh, secretary-general of the International Organization for Scientific Miracles in the Holy Qur’an and Sunnah, will present a paper on “Miraculous Economic Teachings in the Qur’an.”

Al-Musleh will focus on the economic problems being caused by the interest-based banking and financial system that obstructs investment, causes inflation and expands the divide between rich and poor. “Zakah encourages investment, controls inflation and contributes to solving unemployment problems,” he added.

[The Qur’an requires a Muslim to donate five percent of his income in the form of zakah or zakat (alms) for the benefit of the poor.

The author does not explain how zakat could encourage investment, control inflation and contribute to solving the unemployment problem. After all, in the case of the capital-surplus countries in the Gulf, the excessive liquidity is the main source of inflation. Unemployment is more a social and cultural issue than an economic one, as it has to do with the reluctance of Gulf citizens to engage in non-white color jobs. Moreover, the unemployment of women in Saudi Arabia, for example, is not an issue caused by lack of investment.]

Arab News, March 27, 2008

ori source: http://memrieconomicblog.org/bin/content.cgi?article=153

MEWUJUDKAN UMK KOMPETITIF MENGHADAPI CAFTA

ACFTAFree Trade Agreement (FTA) ASEAN-China menjadi pembahasan utama pada penghujung tahun 2009. Pasalnya, seperti yang diberitakan secara resmi dalam berbagai media bahwa kesepakatan ini dimulai tepat pada tanggal 1 Januari 2010 di Indonesia. FTA ASEAN-China menjadi pembahasan sangat penting di berbagai media, praktisi dan akademisi di bidang ekonomi dikarenakan kesepakatan perdagangan bebas ini memberikan dampak yang cukup besar bagi perubahan perekonomian Indonesia. Sebagaimana diketahui bersama bahwa kesepakatan perdagangan bebas ini adalah dihilangkannya bea masuk barang Negara asing ke Indonesia.

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan dari perdagangan bebas ini cukup banyak, baik oleh masyarakat konsumen maupun masyarakat produsen. Pada sisi konsumen, faktor murah dan pilihan produk yang variatif menjadi keuntungan yang dapat diraih. Sedangkan dari sisi produsen, ekspor produk dalam negeri akan semakin mudah karena unsur cukai dalam hal ini telah dihilangkan pada Negara yang bersepakat untuk mengadakan FTA. Namun demikian pada sisi persaingan usaha dalam negeri akan semakin kompetitif antar produsen lokal dan domestik. Permasalahannya adalah terletak pada ketimpangan teknologi dan produk antara usahawan dalam negeri yang jauh lebih sedikit produknya dibanding produk luar negeri yang bervariasi dan relative murah, khususnya produk-produk dari China. Ketidak siapan inilah yang menjadi permasalahan utama dalam setiap pembahasan para ekonom maupun usahawan Indonesia.

Untuk mengantisipasi ketidak siapan ini, pemerintah telah mengadakan negosiasi ulang tentang pos tarif barang dalam FTA kepada ASEAN. Dari sebanyak 2.528 pos tarif yang masuk dalam katagori NT 1 yang mulai berlaku per 1 Januari 2010, hanya sebanyak 303 pos tarif yang dikabulkan di 8 sektor industri untuk dimajukan dalam proses renegosiasi. Selain itu ada 11 pos tarif sektor industri kecil dan menengah (IKM) sehingga total yang akan diajukan 314 pos tarif. Diantaranya yaitu untuk besi dan banyak sebanyak 189 pos tarif, disusul oleh tekstil dan produk tekstil sebanyak 87 pos tarif, elektronika 7 pos tarif, alas kaki 5 pos tarif, furnitur 5 pos tarif,kimia organik 7 pos tarif, petrokimia 2 pos tarif dan mamin hanya 1 pos tarif. Renegosiasi ulang sangat dimungkinkan dalam kerangka FTA yang sejalan dengan artikel 23 ASEAN mengenai upaya modifikasi dan suspensi perjanjian. Waktu yang diperlukan atau yang diatur yaitu selama 180 hari periode negosiasi melalui AFTA Council. Selain itu, Departemen Perindustrian juga telah mengajukan modifikasi tarif untuk beberapa sektor industri sehingga yang seharusnya berlaku pada 2010 dapat diundur menjadi 2012 dan 2018. Dari Menkeu sendiri tetap menerapkan Bea Masuk atas produk luar negeri sampai pada akhir 2010.

Terlepas dari usulan negosiasi pemerintah kepada ASEAN dan jangka waktu yang diusulkan, perlu ada langkah cepat untuk menanggapi ketidak siapan persaingan bisnis tersebut khususnya Usaha yang bergerak di bidang Industri Mikro dan Kecil yang memang sangat rentan terhadap persaingan ini. Ada beberapa alasan yang menyebabkan UMK lebih rentan dari pada Usaha Menengah dan Besar. Diantaranya adalah minimnya likuiditas dan permodalan; SDM yang kurang terampil dan professional; dan Informasi bisnis yang asimetris.

Potensi Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Apabila dianalisa dari dukungan utama permodalan pada UMK, hal ini  biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan mikro setingkat BPR/S, Koperasi dan BMT. Namun demikian, jika dilihat dari segi efektifitas permodalan dan edukasi bisnis kepada UMK, maka didapati BMT lah yang mempunyai peran lebih baik dan lebih dekat dibanding dengan BPR/S maupun Koperasi. Hal ini disebabkan oleh sistem BMT yang sudah berkembang hampir menyamai bank dan juga fungsinya yang unik, yaitu keuangan dan sosial yang kental dalam term baitul maal wat tamwil.  Hal ini juga didukung dengan menjamurnya BMT kurang lebih telah menyebar di Indonesia sebanyak 4000 BMT. Jika diasumsikan 1 BMT sudah memiliki anggota 8.000 jiwa sebagaimana yang didapati pada BMT Bina Ihsanul Fikri di Yogyakarta, maka kita dapat memberdayakan sekitar 32.000.000 jiwa yang mayoritas adalah pelaku UMK.

Ada tiga fungsi dasar yang bisa digunakan untuk membuat BMT menjadi sebuah lembaga yang paling ideal untuk pemberdayaan UMK. Pertama, fungsi pembiayaan langsung, cepat dan mudah; Kedua, fungsi pendampingan bisnis dengan kelompok usaha mandiri; dan ketiga, penyaluran dan pemasaran produk.

Mengacu pada fungsi dan pola kerja dasar BMT tersebut di atas, maka dapat diperlukan beberapa langkah strategis untuk meramu potensi di atas kemudian disesuaikan dengan beberapa kelemahan UMK untuk ditutupi dan diperkuat dengan potensi ini.

Formulasi UMK Kompetitif melalui Optimasi Fungsi BMT

Formulasi untuk menciptakan UMK Kompetitif melalui BMT dapat dilakukan dengan langkah-langkah strategis berikut: Pertama, penguatan basis permodalan BMT; kedua, menjadikan BMT basis informasi bisnis UMK; dan ketiga, pembentukan Kelompok Usaha Terpadu (KUT) dalam sistem dan fungsi pendampingan serta pemasaran produk BMT terhadap UMK yang dibina.

Untuk menguatkan basis permodalan dibutuhkan kerjasama secara terpadu antara pihak pemerintah dengan pembiayaan serta perusahaan permodalan swasta lainnya. Sedangkan pada sisi edukasi bisnis diperlukan kerjasama secara intensif dengan departemen Informasi dengan sub divisi UMK atau langsung melalui Depkominfo.

Terkait dengan pembentukan kelompok usaha terpadu, maka dibutuhkan kerjasama antara BMT, UMK dan pihak Jaringan Pengusaha swasta yang sudah banyak didirikan oleh para usahawan seperti Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia agar penyaluran dan pemasaran produk UMK dapat bersaing secara terpusat. Sudah saatnya pemerintah secara objektif berusaha untuk mengembangkan segala potensi yang ada sebagai upaya memperkuat produk lokal yang mempunyai daya kompetisi dan daya saing di dunia internasional.

Oleh:

M. Agus Khoirul Wafa

Diterbitkan di SKH Kedaulatan Rakyat 13/01/2010

ilustrasi gambar dari http://www.hariansumutpos.com/images/tag/ekonomika.jpg

MODERNISASI TEKNOLOGI UMKM

Peran UKM dalam perekonomian sebuah negara, termasuk Indonesia, memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebagai contoh, di Belanda, UMKM merupakan 98,8% perusahaan yang ada dan menyerap 55% angkatan kerja. Sebanyak 35 juta dollar Amerika ekspor Italia merupakan kontribusi UKM yang menyerap 2,2 juta tenaga kerja. Di Vietnam, sebanyak 64% angkatan kerja diserap oleh UKM. Hal serupa juga terjadi di Indonesia. Menurut data Biro Pusat Statistik dan Kementerian Koperasi dan UKM 2009, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 51.3  juta. Sektor UMKM di Indonesia  pada tahun 2007-2008 terbukti telah menyerap 90.89juta tenaga kerja, mempunyai andil terhadap 51.23% nilai investasi nasional dan 58.32% Produk Domestik Bruto (PDB).

Melihat kontribusi UMKM di atas, tentu peran UMKM dalam pengembangan sektor riil sebagai pendukung langsung ekonomi Indonesia sangat strategis. Namun demikian, ketatnya kompetisi, terutama menghadapi perusahaan besar dan pesaing modern lainnya telah menempatkan UMKM dalam posisi yang tidak menguntungkan. Di Indonesia, sebagian besar UMKM menjalankan usahanya dengan cara-cara tradisional, termasuk dalam produksi dan pemasaran. Namun demikian, masalah yang dihadapi oleh UMKM di negara-negara berkembang sebenarnya bukanlah karena ukurannya, tetapi lebih karena isolasi yang menghambat akses UMKM kepada pasar, informasi, modal, keahlian, dan dukungan institusional.

Beberapa faktor penyebab kegagalan UKM yaitu: ketidakmampuan manajemen, kurang pengalaman, lemahnya kendali keuangan, gagal mengembangkan perencanaan strategik, pertumbuhan tak terkendali, dan lokasi yang buruk. Selain itu kegagalan mengelola manajemen UKM juga disebabkan karena kurang mampu dalam pemanfaatan kemajuan teknologi dan informasi.

Teknologi informasi (TI) yang berkembang sangat pesat datang dengan peluang-peluang baru yang dapat mengatasi sebagian masalah UMKM tersebut. Meskipun peluang yang dibawa oleh TI sangat besar, namun banyak penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa adopsi TI oleh UMKM masih rendah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Menurut hasil studi lembaga riset AMI Partners, hanya 20% UMKM di Indonesia yang memiliki komputer.

Kurangnya pemahaman peran strategis yang dapat dimainkan oleh TI terkait dengan pendekatan baru pemasaran, berinteraksi dengan konsumen, dan bahkan pengembangan produk dan layanan diduga sebagai sebab rendahnya adopsi TI oleh UMKM di Indonesia. Berdasar survei yang dilakukan oleh Fathul Wahid, Dekan Fakultas Tekonologi Industri UII terhadap UMKM di Yogyakarta pada tahun 2007, alasan UMKM yang belum menggunakan komputer adalah karena tidak merasa butuh (82,2%), dukungan finansial yang terbatas (41,1%), dan karena tidak memiliki keahlian untuk menggunakan (4,1%).

Mengacu pada hasil Survei di atas, dari UMKM yang telah mempunyai komputer, belum banyak yang menggunakannya untuk aktivitas strategis dan berorientasi eksternal. Hal ini didukung oleh data bahwa sebanyak 68,9% UKM menggunakan komputer hanya untuk mengetik surat atau laporan, 66,67% untuk melakukan perhitungan, 34,5% untuk mengakses Internet, 43,7% untuk mendesain produk, 28,7% untuk menjalankan sistem informasi, dan 20,7% untuk melakukan presentasi.

Modernisasi teknologi perlu dilakukan untuk menguatkan pondasi ekonomi masyarakat. Usaha modernisasi ini perlu dukungan berbagai pihak, tidak hanya kemauan dari para pelaku UMKM, namun yang lebih penting adalah stimulus dari pemerintah akan pentingnya penggunaan teknologi praktis guna mendukung pengolahan produk, efisiensi produksi dan perluasan pangsa pasar.

Oleh:

M. Agus Khoirul Wafa

EDUKASI PRINSIP LUBER DAN JURDIL MENUJU PILKADA YANG BERSIH

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa “serangan fajar” akan selalu muncul ketika akan terjadi pemilihan umum, baik itu berskala nasional sampai ke desa. Dan bukan sebuah rahasia lagi, justru masyarakat menunggu-nunggu adanya “serangan fajar” yang jumlahnya cukup variatif dan bisa menghidupi kebutuhan keluarga dalam beberapa hari.

Tidak salah memang menerima pemberian dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Namun dalam hal pemilihan umum beda lagi ceritanya. Pemberian ini digunakan untuk membeli suara masyarakat agar yang memberi bantuan tersebut terpilih dalam ketatnya bursa pemilihan umum.

Permasalahan menjadi salah satu penyebab atas pemilihan masyarakat kepada calon pemimpin mereka melalui siapa yang dapat memberikan lebih banyak ketika serangan fajar terjadi. Asumsi yang mereka bangun adalah dengan harapan pemberian itu sebagai bentuk usaha calon pemimpin tersebut dalam mengupayakan kesejahteraan rakyat. Semakin besar bantuan yang diberi, maka semakin besar pula upaya mereka (calon pemimpin) dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, atau asumsi sebaliknya, masih untung mereka memberikan bantuan pada rakyat ketika PEMILU, dari pada tidak diberi sama sekali pasca pemilu sama sekali.

Inilah yang menjadi permasalahan inti dalam kasus serangan fajar sebelum PEMILU. Bentuk penyadaran kepada masyarakat haruslah segera dilakukan mengingat sebentar lagi akan diadakan Pemilihan kepala daerah (PILKADA) di Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu diingatkan kepada masyarakat sekaligus para calon yang akan mengajukan dirinya sebagai pemimpin di daerah masing-masing.

Prinsip Luber dan Jurdil

Pertama, adalah seorang pemimpin adalah penanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam masyarakat. Artinya, apabila kondisi dan tatanan masyarakat kacau, maka indikasinya adalah kacaunya seorang pemimpin dalam daerah tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila tatanan masyarakat itu maju dan dinamis yang dalam hal ini diindikasikan dengan adanya keseimbangan antara kondisi lingkungan baik alam maupun ekonomi dan budaya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, maka dapat dipastikan kinerja pemimpin pada masa tersebut juga baik. Inilah yang perlu disadari oleh seorang calon pemimpin.

Kedua, pada sisi masyarakat harus diubah cara berfikir mereka. Jika pada awalnya indikator pemimpin yang baik itu dilihat dari bantuan “serangan fajar” yang diberikan atau karena ketidak tahuannya dalam sosok calon pemimpin atau kepala daerah, maka harus diberi pengertian bahwa tidak mungkin seseorang mengeluarkan uang yang begitu besar sampai miliaran rupiah jika tidak mengharapkan pengembalian yang besar pula, apalagi apabila calon pemimpin tersebut berlatar belakang kurang mampu. Karena dampak dari serangan fajar ini akan fatal jika sesuai dengan rencana pemberinya, yaitu membeli suara rakyat dalam pemilu. Tentu potensi akan korupsi akan sangat besar pada daerah yang ia pimpin nantinya, karena tidak mungkin mengandalkan gaji seorang bupati dalam masa 5 tahun untuk mendapatkan uangnya kembali sejumlah miliaran rupiah.

Edukasi Prinsip Luber dan Jurdil

Dua poin inilah yang perlu dipahamkan kepada calon pemimpin dan masyarakat. Untuk merealisasikan hal ini, maka ada beberapa tahapan strategis yang dapat dilakukan setiap elemen terkait. Pertama adalah diperlukannya bentuk penyadaran awal kepada para calon pemimpin akan amanat yang akan dipegangnya selama beberapa periode ke depan selama dia menjabat. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya instruksi untuk memperjelas visi dan misi serta arahan strategis mereka dalam membangun daerah yang mereka wakili, bukan berupa slogan tapi langkah konkret dari visi dan misi yang mereka usung.

Kedua adalah upaya untuk mengantisipasi ketidak tahuan masyarakat atas calon pemimpinnya. Hal ini dapat dilakukan dengan kerjasama antara tim sukses tiap calon pemimpin dan penyelenggara pemilu untuk menerbitkan semacam profil singkat atas setiap calon pemimpin daerah agar dapat dipelajari dengan baik oleh masyarakat. Profil tersebut dapat berbentuk ulasan media atau booklet khusus tentang mereka.

Ketiga, untuk menghindari efek serangan fajar pada proses pemilu, mindset tentang serangan fajar dan potensi korupsi ini harus disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga penilaiannya mereka berdasarkan profesionalitas dan visi pembangunan daerah yang diusung oleh setiap calon kepala daerah. Ketiga hal ini dapat berjalan dengan baik apabila dilakukan secara bersama oleh pemerintah, calon kepala daerah, masyarakat dan pihak terkait. Semoga proses pilkada tahun ini dapat menjadi bersih dan jujur sesuai dengan slogan pemilu kita: Langsung, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Oleh:

M. Agus Khoirul Wafa

AC-FTA DAN POTENSI PRODUK KREATIF LOKAL

ASEAN China Free Trade Area (AC-FTA) mulai awal tahun 2010 ini telah berlaku. Konsekuensi yang ditimbulkan dari kesepakatan ini pertama telah menimbulkan dampak psikologis pada dunia industri Indonesia. Bagaimana tidak, wacana yang berkembang adalah dunia usaha lokal Indonesia akan segera tergerus dengan produk-produk buatan China, mengingat produk tersebut dinilai jauh lebih murah dan kualitasnya bersaing. Tidak berhenti sampai disini, bentuk kepanikan ini semakin diperkuat dengan tidak siapnya dunia usaha kita dari segi teknologi dan informasi untuk menghadapi ombak globalisasi tersebut.

Dampak ini semakin Nampak ketika banyak wacana dari para pengusaha maupun pemerintah sendiri untuk menunda hasil kesepakatan tersebut. Sebagai contoh pemerintah telah mengadakan negosiasi ulang tentang pos tarif barang dalam FTA kepada ASEAN. Walaupun dari sebanyak 2.528 pos tarif yang masuk dalam katagori NT 1 yang mulai berlaku per 1 Januari 2010, hanya sebanyak 303 pos tarif yang dikabulkan di 8 sektor industri untuk dimajukan dalam proses renegosiasi. Namun demikian, suka atau tidak, cepat atau lambat dunia usaha kita akan segera menemui globalisasi ini. Kita harus melihat segala bentuk peluang diantar segala bentuk himpitan dan desakan produk asing yang ada.

Apabila kita cermati bersama, ada beberapa potensi masyarakat yang berskala kecil namun tetap ajeg dilakukan, yang diantaranya adalah inovasi mereka dalam produk-produk kreatif. Hal ini bisa dicontohkan dengan adanya pengolahan barang-barang recycle seperti produk kreatif yang terbuat dari plastik sampah, perca, hasil laut dan alam lainnya di daerah Sukunan, Gamping. Sepintas mungkin jika dilihat pada bahan dasarnya, kita akan berasumsi bahwa barang tersebut tidak memiliki nilai guna, namun di tangan para inovator tersebut barang-barang itu bisa disulap menjadi tas yang unik, pot bunga yang indah dan berbagai macam produk yang justru diminati oleh kalangan menengah ke atas.

Tidak hanya sampai disini potensi yang ada, karena ternyata masyarakat asing atau luar negeri justru menyukai hal ini karena keunikannya. Di sinilah potensi kedua dapat dimaksimakan dari produk kreatif yang satu ini, karena secara tidak langsung akan memperluas pangsa pasar dari produk-produk kreatif ini. Produk kreatif ini akan berkembang lebih pesat lagi apabila dilakukan maksimalisasi fungsi pariwisata untuk mendorong kreatifitas masyarakat dalam membuat produk untuk dijadikan oleh-oleh para wisatawan lokal maupun asing. Tentu ini hanya salah satu contoh dari bentuk inovasi masyarakat dalam produk kreatif. Masih banyak lagi potensi dari produk kreatif lainnya yang sering kita jumpai keberadaannya justru ketika sudah dipasarkan di luar negeri atau dalam dunia maya yang berkembang saat ini yang justru memiliki nilai jual tinggi di dunia internasional.

Potensi ini nampaknya perlu dimaksimalkan oleh pemerintah pusat maupun daerah melalui mekanisme kebijakan otonomi daerah yang ada. Bentuk optimalisasi ini bisa berupa penyadaran langsung kepada masyarakat melalui sosialisasi produk kreatif atau pelatihan-pelatihan dan pemberian bantuan untuk usaha produk kreatif ini. Sebagai faktor pendorong lainnya adalah dengan memaksimalkan fungsi pariwisata kita yang beraneka ragam. Hal ini secara tidak langsung akan mendorong para penguasa untuk selalu berkreasi dan berinovasi dalam membuat produk baru dan memperbesar bentuk usahanya karena pangsa pasar mereka akan bertambah seiring dengan bertambahnya para wisatawan yang ada sebagai salah satu bidikan konsumen mereka.

Untuk membenahi fungsi pariwisata kita ada beberapa langkah konservatif yang dapat dilakukan bersama dengan masyarakat. Pertama adalah dengan bentuk penyadaran atas pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan pariwisata. Hal ini dapat berjalan dengan baik jika masyarakat diberi stimulan berupa hasil dari pariwisata itu, baik berupa pemberian lapangan pekerjaan untuk pemeliharaan tempat wisata, jaminan usaha dalam tempat pariwisata atau bisa pula dengan insentif yang berdampak langsung pada individu warga atau fasilitas kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan secara bersama. Selain dari segi internal Negara, langkah kedua yang tidak kalah pentingnya adalah promosi wisata daerah harus tetap digalakkan. Banyak sudah Negara-negara tetangga yang menggunakan strategi promosi ini berhasil membidik wisatawan manca Negara untuk datang ke Negara mereka setelah orientasi bisnis mereka selesai di Negara tersebut.

Untuk memperkuat promosi ini, harus ditekankan bahwa faktor bisnis dan keamanannya sangat berpengaruh dalam dunia pariwisata, sehingga haruslah ada usaha pemerintah untuk memperbaiki kedua hal tersebut untuk memunculkan geliat wisata di Indonesia ini. Sudah saatnya pemerintah pusat dan daerah secara bersama-sama memulai untuk melihat peluang yang ada dan menembus tantangan globalisasi ini. Tidak hanya berpangku tangan dan pasrah menghadapi gelombang pasar bebas yang dampaknya akan segera dirasakan masyarakat kita dalam tempo yang cepat.

Oleh:

M. Agus Khoirul Wafa

E-COMMERCE; MEMAKSIMALKAN PELUANG PASAR UMKM DALAM PERSAINGAN GLOBALISASI

E-commerce secara umum diartikan sebagai proses transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Menurut Mariza Arfina dan Robert Marpaung e-commerce atau yang lebih dikenal dengan e-com dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas Internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan “get and deliver“. Sedangkan menurut David Baum, pengertian e-commerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik .

Ada enam faktor utama dalam e-commerce yang digunakan sebagai faktor pendorong bagi perdagangan konvensional. Pertama, memiliki cakupan yang luas. Kedua, proses transaksi yang cepat. Ketiga, dapat mendorong kreatifitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat dan pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik, Keempat, dapat menciptakan efesiensi yang tinggi. Kelima, murah serta informatif. Ke enam, dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman dan akurat. Adapun ciri khas e-commerce menurut Nurfasa Wira Sakti adalah cakupan transaksi tanpa batas, transaksi berbentuk anonim, luaran produk berbentuk digital dan non digital serta produk barang tak berwujud.

Ada berbagai bentuk jual beli dengan e-Commerce ini. Diantaranya adalah Business to Business (B2B), Business to Cunsumer (B2C), Consumer to Consumer (C2C), Consumer to Business (C2B), Non-Bussines Electronic Commerce, Intrabussines (Organizational) Electronic Commerce. Busines to Busines (B2B) dapat diartikan sebagai sistem komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis. Bussines to Cunsumer (B2C) merupakan transaksi ritel dengan pembeli individual. Consumer to Consumer (C2C) merupakan transaksi dimana konsumen menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya. Consumer to Bussines (C2B) merupakan individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi dan individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi.  Intrabusiness Electronic Commerce adalah Kegiatan ini meliputi semua aktivitas internal organisasi melalui internet untuk melakukan pertukaran barang, jasa dan informasi, menjual produk perusahaan kepada karyawan, dan lain-lain.

Diantara keunggulan e-commerce dibanding dengan jual beli secara konvensional adalah pertama, kemampuan grafis internet mampu memperlihatkan produk apa adnya (natural) serta dapat membuat brosur berwarna dan menyebarkannya tanpa ongkos/biaya cetak. Kedua, Lebih aman membuka toko online dibanding membuka toko biasa. Ketiga, Berjualan di dunia maya internet tidak mengenal hari libur, dan hari besar, semua transaksi bisa dilakukan kapan saja dimana saja. Ke empat, tanpa batas-batas wilayah dan waktu, sehingga memberikan jangkauan pemasaran yang luas dan tak terbatas oleh waktu. Ke lima, revenue stream (arus pendapatan) yang baru yang mungkin sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara konvensional. Ke enam, Meningkatkan market exposure (pangsa pasar), dimana dengan penggunaan e-commerce memungkinkan untuk meningkatkan pangsa pasar yang semula mempunyai pangsa pasar di dalam negeri saja, dengan adanya e-commerce maka pangsa pasar menjangkau luar negeri. Ke tujuh, menurunkan biaya operasi (operating cost), penggunaan teknologi internet memungkinkan untuk melakukan kegiatan perdagangan selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dimana hal tersebut tidak berpengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan untuk biaya lembur untuk karyawan atau pegawai, karena segala sesuatunya dikerjakan oleh komputer yang tidak membutuhkan operator untuk menjalankan proses perdagangan, cukup hanya dengan penggunaan software tertentu maka segala aktivitas dalam transaksi perdagangan dapat dilakukan. Ke delapan, penghematan besar yang dimungkinkan melalui e-mail, penghematan ini terjadi karena berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali adanya penggunaan kertas dalam segala proses transaksi, dimana segala sesuatunya di dalam e-commerce menggunakan suatu data digital sehingga tidak membutuhkan kertas sebagi media, yang pada akhirnya memberikan penghematan besar terhadap pengeluaran dalam proses transaksi.

Optimalisasi E-Commerce Untuk Pemasaran Produk UMKM

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan e-commerce sebagai media aplikasi untuk UMKM. Diantaranya adalah masalah kecakapan dalam kontrak e-commerce. Beberapa situs mempersyaratkan customer untuk melakukan transaksi haruslah telah berumur minimal 18 tahun. Syarat ini dapat ditemukan pada saat customer mengisi form pendaftaran yang berisi mengenai data diri dari customer, dimana terdapat suatu kolom yang berisi mengenai tanggal lahir, serta adanya suatu box yang harus di check (√) yang menyatakan bahwa si customer telah berusia 18 tahun. Sehingga kecakapan customer dapat terlihat pada saat ia melakukan pengisian form.

Kedua adalah adanya suatu benda yang dijadikan obyek dalam suatu perjanjian, jika dihubungkan dengan apa yang ada dalam e-commerce yang menyediakan berbagai macam benda atau produk yang ditawarkan dan costomer bebas memilih terhadap salah satu atau beberapa jenis benda atau produk yang dinginkannya, berdasar hasil penelitian ditemukan bahwa setelah customer melakukan pemilihan produk, diakhir proses transaksi merchant akan menampilkan informasi mengenai barang beserta harganya atas apa yang dipilih apakah benar atau tidak. Sehingga apa yang dipilih customer menjadi obyek dalam perjanjian tersebut. Sedangkan beberapa permasalahan hukum dasar yang perlu diketahui dan diperjelas dalam penggunaan e-Commerce adalah Keaslian Data, Keabsahan (validity), Kerahasiaan (confidentiality/privacy), Keberadaan barang (availability), Pembuktian kecakapan para pihak, dan Yurisdiksi.

Berbagai bentuk dan ragam e-commerce di atas dapat dimaksimalkan untuk pengembangan skala pasar bagi produk UMKM khususnya pada produk kreatif yang memang lebih diminati oleh pasaran asing/ luar negeri. Optimasi e-commerce sebagai bentuk strategi pemasaran sekaligus meminimalisir biaya promosi hendaknya lebih dikenalkan kepada para usahawan dan dioptimalkan fungsi dengan segala sarana dan prasarana teknologi informasi yang ada dengan harapan bahwa globalisasi ekonomi yang ada sekarang dapat digunakan sebagai momentum untuk pengembangan ekonomi Indonesia.

Oleh:

M. Agus Khoirul Wafa