PERMAINAN KARTU TRUF PEMERINTAHAN SBY


Isu reshuffle kabinet Bersatu kedua ini santer diberitakan. Walaupun juru bicara presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Julian Aldrin Pasha menyatakan bahwa isu reshuffle ini adalah tidak benar karena kinerja pemerintah dalam pemenuhan target 100 hari pertama berjalan dengan baik sehingga tidak ada evaluasi yang menyebabkan terjadinya pergantian para menteri (kompas,11/02), namun pada kenyataannya beberapa partai koalisi nampak mempersiapkan kuda-kuda untuk menangkis reshuffle tersebut.

Aburizal Bakrie misalnya dalam pandangan umumnya sesaat sebelum memulai pertemuan dengan kader Golkar di Gedung MPR/ DPR/DPD menyatakan bahwa dia tidak pernah bisa mengancam, tapi jangan coba-coba mengancamnya. Pernyataan ini disinyalir karena adanya isu perombakan susunan kabinet bersatu SBY yang di dalamnya beberapa kader GOLKAR dan partai koalisi lainnya terancam karena ditengarahi ketidak samaan pendapat antara perwakilan panitia khusus Bank Century dari pihak Partai Demokrat dengan perwakilan dari Pihak partai-partai koalisi  lainnya.

Perpecahan Koalisi

Jika kita evaluasi bersama dari fenomena perombakan kabinet ini sebenarnya dimulai dari perpecahan koalisi yang dijalin SBY dalam awal pemerintahannya. Koalisi yang dibangun ini bukan berdasarkan kesamaan ideologi, melainkan atas dasar hitung-hitungan angka kemenangan dalam Pilpres 2009 dan bagaimana bangunan kekuatan politik di parlemen.

Hal ini menjadi bomerang terhadap jalannya pemerintahan SBY pada awal-awal 100 hari pertama. Perpecahan ini terlihat mencolok ketika kasus bank century mulai dibahas oleh DPR dengan ditunjuknya anggota pansus dari tiap-tiap perwakilan fraksi yang termasuk di dalamnya partai yang berkoalisi dengan SBY. Pasalnya ketidak samaan pendapat dan pandangan dari perwakilan partai koalisi SBY menyulut ketidak puasan beberapa pihak dari perwakilan partai Demokrat yang memang mengusung pemerintah sebagai pihak kanan.

Atas dasar inilah Sekjen Partai Demokrat, Amir Syamsuddin mewacanakan untuk reshuffle kabinet (kompas,5/2). Diakui atau tidak, usuhal tersebut dilontarkan pasca perpecahan pendapat pada kasus bank century antara pihak democrat yang terlihat membela pemerintahan SBY dan pihak partai koalisi lain yang memang membahas dengan teliti fakta lapangan sehingga membuat kesimpulan awal bahwa pemerintah menjadi pihak yang bersalah dalam kasus ini.

Permainan “Kartu Mati” di Tubuh Pemerintahan

Dari berbagai permasalahan di atas, berbagai pihak yang merasa tidak nyaman mulai mengeluarkan kartu mati pihak lainnya. Hal ini terlihat jelas dalam berbagai statemen terkait kepentingan politik tersebut. Terkait masalah pajak misalnya, dimana SBY ketika pembukaan rapat pimpinan POLRI memerintahkan polisi menegakkan hukum terhadap segala bentuk kejahatan, termasuk kejahatan pajak. Sebagaimana diketahui bahwa pajak merupakan salah satu permasalahan dari sejumlah perusahaan Aburizal Bakrie.

Sedangkan dari partai koalisi yang tetap berkeras mempertahankan beberapa argumentasi terkait kesalahan pemerintah dalam hal kasus century juga sudah bersiap-siap dengan kuda-kuda yang cukup kuat untuk menerima konsekuensi dan akibat dari hasil pansus ini. Bahkan beberapa pihak yang sudah menjaring koalisi siap mundur dari pemerintahan jika memang harus menanggung pil pahit reshuffle apabila terealisasi. Namun ada beberapa pihak yang tetap bersikukuh akan menjalankan amanatnya di pemerintahan selama tidak ada bukti konkrit yang menyebabkan dia harus berhenti dan melepaskan amanatnya tersebut.

Hikmah Dari Kartu Mati

Sebenarnya jika kita amati bersama, betapa rapuhnya pemerintahan periode SBY ini. Hal ini terlihat ketika sejumlah permasalahan mencuat ketika pihak tertentu mendapat tekanan. Seolah-olah setiap pihak di pemerintahan mempunyai dan sangat mengenali kartu mati masing-masing individu di pemerintahan. Hal ini sangat ironis sebenarnya, jika dikaitkan dengan penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana tidak, justru seolah-olah setiap pelanggaran hanya digunakan sebagai senjata pamungkas untuk menghadapi pihak yang dianggap sebagai lawan politik jika berbuat macam-macam dengan pihak tertentu.

Gambaran pemikiran politik ini nampaknya perlu dievaluasi bersama. Bahwa untuk menegakkan sebuah keadilan dan hukum, seorang pemimpin tidak perlu menunggu merasa terancam sehingga akhirnya untuk menutupi ancaman tersebut, akhirnya dia seolah-olah menegakkan keadilan di daerah kekuasaannya. Disadari atau tidak, hal ini merupakan cacat kepemimpinan dalam tubuh pemerintahan kita. Ataukah ini justru bentuk politik dan pemerintahan yang lumrah dimaklumi oleh setiap pihak di Negara Indonesia?

Oleh:

M. Agus Khoirul Wafa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: