efektifitas zakat


EFEKTIFITAS ZAKAT DALAM MASYARAKAT

A. Pendahuluan
Pada masa Rasulullah Saw dan para khulafa al-Rasyidin zakat merupakan salah satu pemasukan yang penting dari pemasukan-pemasukan lain yang dimiliki negara. Zakat adalah sebagai wujud batasan paling rendah yang mesti ada pada aturan ekonomi di masyarakat. Sifat zakat yang harus ada pada aturan ekonomi di sebuah masyarakat dapat dilihat ketika zakat merupakan kewajiban. Zakat merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kestabilan ekonomi di suatu negara.

Pemikiran tersebut di atas, layak menjadi perhatian para pemikir dunia khususny ilmuan Islam untuk mengkajinya, sehingga dapat terlihat jelas besar pengaruhnya dalam berbagai segmen kehidupan secara umum dan segmen ekonomi secara khusus. Pada masa Rasul dan khalifah Islam setelahnya zakat diurusi khusus di bait al-maal terpisah dari keuangan negara. Pelaksanaan zakat tidak membebani negara sedikit pun, bahkan membantu negara dalam memenuhi kebutuhannya. Para pekerja zakat mengambil bagian dari zakat tersebut. Sirkulasi uang pada kegiatan zakat ini berdasarkan keikhlasan dan negara sedikitpun tidak terbebani serta mengeluarkan sepeser uang pun dari kasnya.

Memang benar zakat adalah kewajiban yang diterapkan oleh Allah Swt. Pada harta zakat merupakan dasar yang tepat untuk aturan ekonomi. Memang benar bagi pekerja wajib untuk membagikan kepada yang berhak, wajib bagi umat Islam untuk melakukannya, wajib bagi negara untuk mendistribusikan, dan wajib bagi masyarakat untuk berlomba-lomba untuk melakukannya.

Berbeda bentuk kendaraan negara zaman dahulu, berbeda pula bentuk kendaraan zaman sekarang, maka update akan aplikasi dalam zakat pun perlu diperbaharui mengikuti perkembangan zaman dan pemikiran serta ideologi di dalamnya.

Kemiskinan adalah keadaan penghidupan dimana orang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar. Senada definisi diatas, Zakiah Daradjat mendefinisikan kemiskinan adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Bambang Sudibyo mengukur ketetapan kemiskinan dengan memakai standar nishab zakat, apabila seseorang memiliki harta di bawah ukuran nishab zakat, maka seseorang tersebut dikategorikan dalam wilayah miskin.

Jika ditinjau dari penyebabnya dapat diklasifikasikan menjadi kemiskinan natural: keadaan kemiskinannya karena dari asalnya memang miskin. Kemiskinan jenis ini tidak memiliki fasilitas untuk mengubah nasib kemiskinannya. Kemiskinan kultural: kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya seperti malas, boros atau merasa sudah berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Dan yang terahir kemiskinan struktural: kemiskinan yang disebabkan oleh sistem pembangunan yang tidak adil dan diakibatkan faktor-faktor rekayasa manusia.

Timbulnya kemisikinan dalam suatu masyarakat bukanlah sesuatu yang tiba-tiba, namun dipengaruhi oleh banyak faktor. Bambang Ismawan memaparkan beberapa penyebab kemiskinan antara lain:

1. Kurangnya pengembangan SDM

2. Adanya struktur yang menghambat pembangunan ekonomi rakyat kecil

3. Ketidakberuntungan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat miskin

4. Ketimpangan distribusi

Terlepas dari faktor-faktor tersebut di atas, jika dilihat dari standar atau batas minimal orang disebut miskin sesuai dengan standar Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2006 adalah apabila garis kemiskinan penduduk perkotaan ditetapkan sebesar Rp175.324 per kapita per bulan dan penduduk miskin perdesaan sebesar Rp131.256 per kapita per bulan. Dengan uang senilai tersebut seseorang diasumsikan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi setara dengan 2.100 kalori per kapita per hari, ditambah dengan pemenuhan kebutuhan pokok minimum lain seperti sandang,kesehatan,pendidikan, transportasi[1], sehingga apabila dihitung jumlahnya adalah 40 juta jiwa. Namun demikian muncul hasil analisis dari bank dunia yang menyatakan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia adalah lebih dari 90 juta jiwa dengan penghasilan minimal Rp540.000 per orang per bulan.

Pada kesempatan ini penulis akan mencoba membahas zakat dari segi pengembangan ekonomi. Peran pentingnya dalam ekonomi sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk mengambil kesimpulan serta menerapkannya pada praktik ekonomi. Semoga Allah Swt. memberikan pengetahuan sehingga pikiran kita terbuka dan semoga Allah Swt. menunjukan kita kepada perkataan serta perbuatan yang baik.

B. Pembahasan
1. Definisi Zakat

Zakat secara Bahasa berarti : tumbuh; berkembang dan berkah[2] atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan[3]. Seorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan memperoleh kebaikan yang banyak. Allah SWT berfirman : “Pungutlah zakat dari sebagian kekayaan mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.”[4]. Sedangkan menurut terminologi syari’ah, zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu.[5]

Sistem ekonomi di manapun secara keseluruhan telah melakukan usaha keras dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan standar kehidupan ekonomi. Bukan saja sistem ekonomi yang melakukan usaha yang maha keras untuk mengentaskan kemiskinan namun juga setiap negara. Di Indonesia masalah kemiskinan telah menjadi topik pembicaraan dan fokus kebijakan pemerintah dalam RAPBN dan juga masalah kemiskinan ini dituangkan dalam UUD 1945 dengan menitik beratkan tenggung jawab negara atas kelayakan kehidupan warganya. Konsekuensinya pemerintah berusaha memberikan dana dalam program pengetasan kemiskinan sepertihalnya Bantuan Langsung Tunai (BLT), walau kemiskinan tetap saja belum signifikan penurunannya di Indonesia karena memang BLT tersebut bukan menambah produktifitas rakyat, akan tetapi malah membuat mereka menjadi konsumeris sejati.

2. Korelasi zakat dengan pemerataan ekonomi Indonesia

Sebagai salah satu pilar Islam, zakat adalah fardlu ‘ain bagi setiap anak adam yang sudah memenuhi syarat untuk membayarkannya. Ia juga merupakan Ibadah Maliyah Ijtima’iyah (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi dan kemasyarakatan) yang mempunyai status dan fungsi penting dalam syariat Islam. Bahkan al-Qur’an menjadikan zakat dan shalat sebagai lambang dari keseluruhan ajaran Islam.[6]

Zakat merupakan kewajiban keagamaan dan bersifat ibadah kemasyarakatan yang pengembangannya dapat dipikirkan dengan jalan ijtihad. Zakat dan berbagai bentuk ibadah sedekah lainnya memiliki posisi potensial sebagai sumber pembelanjaan dalam masyarakat muslim, juga sebagai sumber daya untuk mengatasi berbagai macam social cost yang diakibatkan dari hubungan antar manusia. Zakat, disamping berposisi fardlu ‘ain dan sedekah lainnya yang berposisi sunnah, juga merupakan potensi ekonomik yang mampu atau setidak-tidaknya dapat memberikan konstribusi dalam rangka membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan income-economic growth with equity, apabila dikelola secara optimal dan profesional.

Argumentasi berdasarkan naqli, al-Qur’an dan al-Hadis banyak memberikan penjelasan tentang latar belakang disyariatkannya zakat dalam Islam. Persoalan selanjutnya adalah bagaimana mewujudkan pengelolaan zakat agar tercapai secara optimal dan tepat, yakni tepat nilai, tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, dan tepat tempat.

Motivasi keagamaan, niat baik dan ikhlas dalam rangka ibadah kepada Allah SWT adalah dasar pendekatan untuk mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin untuk mewujudkan keadilan dalam kemakmuran dan kemakmuran dalam keadilan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Potensi zakat profesi Indonesia pada tahun 2007 dalam setahun mencapai Rp 32 triliun[7]. Namun, saat ini, pemerintah memilih menangani persoalan kemiskinan di Indonesia dengan mencari utang luar negeri. Beberapa waktu lalu, pemerintah membutuhkan dana sebanyak Rp 70 triliun untuk mengatasi kemiskinan tersebut. Sebanyak 80 persen di antaranya akan diperoleh melalui utang dari Bank Dunia (World Bank) dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC).

Beberapa hal yang penting diperhatikan untuk lebih mengoptimalkan potensi zakat di Indonesia dan pendayagunaannya bagi keadilan sosial ekonomi serta kesejahteraan umum:

Pertama adalah konsep “harta kena zakat”. Perlu dicermati bahwa harta kekayaan yang dikenal di Madinah pada masa Nabi SAW hanyalah investasi dagang, tanah pertanian, serta logam mulia (emas dan perak) termasuk yang digunakan sebagai uang dan perhiasan. Masyarakat waktu itu tidak mengenal bentuk-bentuk kekayaan modern seperti yang dikenal pada masyarakat industri. Ketika bisnis jasa dan industri menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat modern, maka harus ada pengembangan tentang konsep “harta kena zakat”, lebih dari sekedar harta-harta yang dikenal di masa Nabi. Jika tidak, maka institusi zakat akan kehilangan ruhnya sebagai penopang keadilan ekonomi dan kesejahteraan umum.

Kedua adalah standar konvensional nisab, yang seharusnya sesuai dengan situasi sosial dan ekonomi lokal. Di atas telah disebutkan bahwa ada dua persoalan yang berkaitan dengan standar nisab. Pertama berkaitan dengan kesamaan nilai nisab pada harta-harta kena zakat. Kedua berkaitan dengan kesamaan nilai nisab pada daerah-daerah yang kondisi sosioekonominya berbeda. Untuk mengatasi persoalan ini, perlu ada sebuah tim penentuan nisab kontemporer, yang terdiri atas para ahli hukum Islam dan ekonomi. Tim ini akan merumuskan satu standar nisab bagi harta-harta kena zakat, sehingga nilainya semua sama, sebagaimana yang pernah berlaku di zaman Nabi. Selain itu, tim juga akan merumuskan standar “Nisab Minimum Regional” (NMR) dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi suatu wilayah. Dengan demikian tidak ditemukan lagi standar nisab yang bagi suatu wilayah terlampau kecil, sementara bagi wilayah lain justru sebaliknya.

Ketiga adalah soal konsep mustahiq. Upaya reformasi mustahiq ini sebenarnya pernah dikemukakan Masdar Farid lewat karyanya, Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam. Saripati ide Masdar tentang mustahiq ini penting dicermati, karena akan memungkinkan lembaga-lembaga zakat mendistribusikan dananya untuk kepentingan yang lebih relevan dengan kebutuhan sosial dan ekonomi saat ini. Misalnya tentang konsep budak. Sebagai salah satu penerima zakat yang ditentukan Alquran, budak saat ini sudah tidak ada. Namun, bukan berarti pos dana untuk budak sudah tidak ada. Dana untuk ini dapat disalurkan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas atau tidak berdaya menghadapi kekuatan sosial dan ekonomi yang mengungkungnya. Dana untuk “budak” dapat dimanfaatkan misalnya untuk mendanai upaya advokasi korban-korban penggusuran dan meminimalisasi efek kapitalisme global bagi masyarakat kecil.

Keempat adalah penguatan posisi amil. Posisi amil sebagai salah satu mustahiq yang ditentukan Allah bukanlah tanpa maksud. Penyebutan posisi ini dalam Alquran mengisyaratkan bahwa Tuhan menginginkan adanya pengelolaan dana zakat yang profesional oleh institusi atau kelompok orang tertentu yang disebut amil. Mereka inilah yang melakukan upaya fundraising, sekaligus mengelola dan mendistribusikannya untuk kepentingan tujuan zakat. Untuk kerja mereka inilah mereka berhak mendapat sebagian dana zakat, dan karena itu nama mereka disebut dalam Alquran. Konsekuensinya, lembaga atau orang yang mengatasnamakan amil namun tidak mengeluarkan daya upaya untuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikannya secara profesional, maka mereka tidak layak mendapatkan porsi dana zakat. Amil semacam ini justru menggerogoti spirit keadilan sosial dan ekonomi dalam zakat.[8]

Kelima adalah dengan mengamandemen UU zakat 1999 Sebabnya, UU tersebut belum mengatur pemisahan fungsi regulator, pengawas, dan pelaksana pengelolaan zakat di Indonesia[9] serta menjadikan zakat sebagai pengurang pajak. Hal tersebut diyakini oleh banyak pengamat ekonomi akan memperkuat serta mengefektifkan pengelolaan zakat di Indonesia.

C. Penutup

Dari pembahasan di atas kiranya dapat ditarik beberapa point penting yang ingin penulis kemukakan, bahwa memang sebenarnya zakat merupakan fungsi penyeimbang perekonomian di Indonesia, mengingat bahwa memang mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.

Namun demikian, ada beberapa kendala yang menghambat perkembangan dan optimalisasi zakat di Indonesia yang harus segera dibenahi baik itu dari regulasi pemerintahan dan beberapa saran optimalisasi yang telah penulis uraikan pada pembahasan di atas, sehingga diharapkan fungsi zakat tersebut akan optimal dan mempunyai efek yang baik bagi pengentasan kemiskinan.


D. Daftar Pustaka

1. Al-Qur’an dan Hadits

QS. At-Taubah : 10

QS : At-Taubah : 103

HR. At-Tirmidzi

3. UU no. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

2. Internet, direkam pada 20 Mei 2008, 13.00 Wib.

http://beritazakat.wordpress.com/2007/11/

http://www.feuinmlg.ac.id/artikel.php?data=17

http://perpustakaanmashudi.wordpress.com/2008/03/

http://www.pkpu.or.id/z.php?t=p&id=2

http://www.rumahzakat.org/detail.php?id=3772

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: