PILKADA DAN VISI PENGEMBANGAN TERPADU D.I. YOGYAKARTA

Beberapa bulan ke depan akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah (PILKADA). Di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana amanat dalam undang-undang, kepala daerah tingkat provinsi masih diamanatkan kepada  Sri Sultan hamengku buwono dan wakil kepala daerah diamanatkan kepada pakualaman. Konsekuensi dari keistimewaan sistem ini adalah tidak adanya persaingan, baik dari segi politik maupun visi ke depan dalam pengembangan daerah. Namun demikian, indikasi dari PILKADA ini adalah dirumuskannya kembali program kerja daerah selama beberapa tahun ke depan, dan inilah yang harus diperhatikan dan direncanakan dengan seksama. Hal ini diperlukan karena DIY merupakan daerah pariwisata, di samping itu pula merupakan daerah yang mempunyai produk kreatif bervariasi dan cukup berkembang pesat untuk mendukung seni pariwisata di dalamnya.

Pada sisi lain, PILKADA selain menentukan gubernur dan wakilnya, juga memilih para pemimpin daerah tingkat kabupaten. Di sinilah letak pentingnya sebuah visi pengembangan terpadu dari seorang gubernur bersama dengan para pemimpin di tingkat kabupaten untuk membangun DIY menuju daerah yang berwibawa. Pembangunan terpadu ini juga penting untuk menghadapi tantangan ke depan dari dampak pasar global yang mungkin dalam beberapa bulan ini akan sedikit demi sedikit dirasakan oleh para pengusaha lokal. Apalagi jika dilihat pasar tradisional di DIY ini sangat banyak dan menjadi tumpuan hidup dari sebagian besar masyarakat Yogyakarta.

Ada beberapa aspek penting yang harus dikerjakan bersama sebagai “PR” untuk para calon pemimpin DIY 2010-2015 mendatang dalam pengembangan terpadu DIY ini. Sebagaimana diketahui bersama DIY dikenal dengan daerah yang unik dari segi kepemimpinannya. Di samping itu pula, dari segi pariwisata DIY dikenal dengan banyak daerah yang layak dijadikan sebagai tempat wisata dari pesisir pantainya, bangunan bersejarah dan dimensi alam pegunungan yang menawan. Keunikan DIY juga terdapat pada banyaknya pasar tradisional yang masih menjadi tumpuan hidup ekonomi mayoritas masyarakat Yogyakarta. Pada segi pendidikan, Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar, dimana di dalamnya para pelajar dan mahasiswa se antero Indonesia bahkan tidak sedikit dari luar negeri juga turut serta meramaikan atmosfer ilmiah dan pendidikan di DIY.

Keunikan di atas tentu seharusnya menjadikan Yogyakarta sebagai daerah yang lebih maju dibanding daerah lainnya dari segi ekonomi, sosial masyarakat, budaya dan pendidikan. Potensi tersebut harus dikembangkan menjadi identitas Yogyakarta di mata masyarakat Indonesia. Jika selama ini Bali menjadi daerah yang dikenal dunia dari segi pariwisatanya, maka jogja pun sebenarnya lebih berpotensi dari pada itu.

Mata Rantai Pengembangan Terpadu DIY

Tuntutan di atas dapat direalisasikan dengan adanya kesatuan visi dari para pemimpin daerah di DIY dari tingkat atas yaitu provinsi sampai pada tingkat bawah yang berada di desa-desa. Strategi pengembangan terpadu ini bertumpu pada aspek-aspek yang sudah dijelaskan di atas. Adapun bentuk konkret dari pengembangan terpadu ini adalah optimasi aspek-aspek tersebut di atas secara terkait sehingga membentuk mata rantai yang saling berhubungan.

Dari segi pariwisata, diperlukan pembenahan fasilitas dan promosi yang dapat menarik dunia domestik dan internasional untuk dapat melihat eksotisme alam Yogyakarta secara langsung. Tentu kita masih ingat ketika Malaysia menggunakan beberapa icon kebudayaan kita dalam promosi pariwisata asia untuk mengajak dunia internasional mengunjungi mereka. Kita tentunya sebagai pemilik asli seharusnya mempunyai daya tawar lebih dibanding dengan Negara lain yang menggunakan icon kita. Hal ini bisa diperkuat dengan keunggulan alam dan budaya yang ada di Yogyakarta.

Jika posisi tawar Yogyakarta sudah cukup tinggi dalam dunia pariwisata, secara tidak langsung akan mensupport perekonomian Yogyakarta, khususnya industri produk kreatif yang menjadi pelengkap dari pariwisata. Pada sisi lain, daya tarik pariwisata ini akan lebih mempromosikan dunia pendidikan di DIY pada masyarakat internasional. Dunia pariwisata ini juga dapat didukung dari segi pendidikan yang ada di Yogyakarta. Apabila kualitas pendidikan dalam suatu daerah meningkat, maka daya tarik atas belajar di daerah tersebut juga akan meningkat, sehingga secara tidak langsung akan meramaikan komunitas baru yang dapat mendukung potensi pariwisata di atas.

Strategi pengembangan terpadu DIY

Untuk mewujudkan dan mengkondisikan potensi di atas, maka harus disusun strategi terpadu pula dalam pengembangan terpadu ini. Strategi tersebut juga tetap mengacu pada elemen dasar yang ada pada tiap aspek-aspek yang berpotensi di atas. Pertama, dari aspek pariwisata, perlunya koordinasi bersama antara pemerintah daerah dengan pengelola dan masyarakat sekitar untuk membenahi fasilitas dunia pariwisata dan memunculkan tempat-tempat baru yang berpotensi untuk dijadikan daerah pariwisata dan diusulkan kepada pemerintah. Untuk memaksimalkan peran serta masyarakat, diperlukan insentif lebih kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk pemberdayaan mereka dalam pengelolaan situs pariwisata ini. Bentuk insentif bisa bermacam-macam dapat berupa insentif tunai, atau bisa berbentuk permodalan tunai atau alat untuk mengadakan usaha kreatif untuk memperkaya bentuk daya tarik pariwisata kita. Insentif kedua lebih direkomendasikan karena disamping memperkaya bentuk daya tarik wisata juga bisa digunakan masyarakat untuk menambah pendapatan baru mereka, dan tentunya sebagai solusi konkret untuk mengurangi pengangguran di DIY.

Kedua, dari aspek pendidikan. Sebagaimana diketahui bersama lembaga pendidikan di Yogyakarta jumlahnya sangat banyak dengan spesifikasi disiplin ilmu yang variatif. Hal ini perlu dipromosikan pula sebagai bentuk kekayaan Yogyakarta, tentu dengan catatan inovasi dan evaluasi lembaga pendidikan khususnya kampus harus terus dilakukan untuk dapat menjadi pusat pendidikan yang berkualitas.

Ketiga, dari aspek kebudayaan. Yogyakarta memiliki budaya yang unik, yaitu kraton dan segala bentuk warisan di dalamnya sampai sekarang. Untuk menjaga kelestarian budaya kraton ini sebagai manivestasi ciri khas Yogyakarta dan usaha menjaga tradisi lokal Yogyakarta, perlu digalakkan kesadaran pada masyarakat Yogyakarta, baik penduduk asli maupun pendatang dalam melestarikan budaya Yogyakarta melalui paguyuban dan komunitas seni, festival budaya yang dilombakan setiap tahun dan pameran-pameran kebudayaan lokal.

Formulasi strategi dalam ketiga aspek tersebut di atas merupakan gambaran umum dari bentuk pengembangan terpadu yang semestinya digarap nantinya oleh para pemimpin daerah Yogyakarta ke depan. Inilah yang perlu dipikirkan secara matang dan saya sebut sebagai “PR” bagi para calon pemimpin daerah Yogyakarta untuk digunakan sebagai visi pembangunan DIY berbasis kebudayaan lokal. Sudah saatnya kita mengoptimalkan segala potensi yang ada untuk mewujudkan Yogyakarta yang bersahaja dan berwibawa di mata dunia dan menatap persaingan global ke depan.

Oleh:

M. Agus Khoirul Wafa

MODERNISASI TEKNOLOGI UMKM

Peran UKM dalam perekonomian sebuah negara, termasuk Indonesia, memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebagai contoh, di Belanda, UMKM merupakan 98,8% perusahaan yang ada dan menyerap 55% angkatan kerja. Sebanyak 35 juta dollar Amerika ekspor Italia merupakan kontribusi UKM yang menyerap 2,2 juta tenaga kerja. Di Vietnam, sebanyak 64% angkatan kerja diserap oleh UKM. Hal serupa juga terjadi di Indonesia. Menurut data Biro Pusat Statistik dan Kementerian Koperasi dan UKM 2009, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 51.3  juta. Sektor UMKM di Indonesia  pada tahun 2007-2008 terbukti telah menyerap 90.89juta tenaga kerja, mempunyai andil terhadap 51.23% nilai investasi nasional dan 58.32% Produk Domestik Bruto (PDB).

Melihat kontribusi UMKM di atas, tentu peran UMKM dalam pengembangan sektor riil sebagai pendukung langsung ekonomi Indonesia sangat strategis. Namun demikian, ketatnya kompetisi, terutama menghadapi perusahaan besar dan pesaing modern lainnya telah menempatkan UMKM dalam posisi yang tidak menguntungkan. Di Indonesia, sebagian besar UMKM menjalankan usahanya dengan cara-cara tradisional, termasuk dalam produksi dan pemasaran. Namun demikian, masalah yang dihadapi oleh UMKM di negara-negara berkembang sebenarnya bukanlah karena ukurannya, tetapi lebih karena isolasi yang menghambat akses UMKM kepada pasar, informasi, modal, keahlian, dan dukungan institusional.

Beberapa faktor penyebab kegagalan UKM yaitu: ketidakmampuan manajemen, kurang pengalaman, lemahnya kendali keuangan, gagal mengembangkan perencanaan strategik, pertumbuhan tak terkendali, dan lokasi yang buruk. Selain itu kegagalan mengelola manajemen UKM juga disebabkan karena kurang mampu dalam pemanfaatan kemajuan teknologi dan informasi.

Teknologi informasi (TI) yang berkembang sangat pesat datang dengan peluang-peluang baru yang dapat mengatasi sebagian masalah UMKM tersebut. Meskipun peluang yang dibawa oleh TI sangat besar, namun banyak penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa adopsi TI oleh UMKM masih rendah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Menurut hasil studi lembaga riset AMI Partners, hanya 20% UMKM di Indonesia yang memiliki komputer.

Kurangnya pemahaman peran strategis yang dapat dimainkan oleh TI terkait dengan pendekatan baru pemasaran, berinteraksi dengan konsumen, dan bahkan pengembangan produk dan layanan diduga sebagai sebab rendahnya adopsi TI oleh UMKM di Indonesia. Berdasar survei yang dilakukan oleh Fathul Wahid, Dekan Fakultas Tekonologi Industri UII terhadap UMKM di Yogyakarta pada tahun 2007, alasan UMKM yang belum menggunakan komputer adalah karena tidak merasa butuh (82,2%), dukungan finansial yang terbatas (41,1%), dan karena tidak memiliki keahlian untuk menggunakan (4,1%).

Mengacu pada hasil Survei di atas, dari UMKM yang telah mempunyai komputer, belum banyak yang menggunakannya untuk aktivitas strategis dan berorientasi eksternal. Hal ini didukung oleh data bahwa sebanyak 68,9% UKM menggunakan komputer hanya untuk mengetik surat atau laporan, 66,67% untuk melakukan perhitungan, 34,5% untuk mengakses Internet, 43,7% untuk mendesain produk, 28,7% untuk menjalankan sistem informasi, dan 20,7% untuk melakukan presentasi.

Modernisasi teknologi perlu dilakukan untuk menguatkan pondasi ekonomi masyarakat. Usaha modernisasi ini perlu dukungan berbagai pihak, tidak hanya kemauan dari para pelaku UMKM, namun yang lebih penting adalah stimulus dari pemerintah akan pentingnya penggunaan teknologi praktis guna mendukung pengolahan produk, efisiensi produksi dan perluasan pangsa pasar.

Oleh:

M. Agus Khoirul Wafa

EDUKASI PRINSIP LUBER DAN JURDIL MENUJU PILKADA YANG BERSIH

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa “serangan fajar” akan selalu muncul ketika akan terjadi pemilihan umum, baik itu berskala nasional sampai ke desa. Dan bukan sebuah rahasia lagi, justru masyarakat menunggu-nunggu adanya “serangan fajar” yang jumlahnya cukup variatif dan bisa menghidupi kebutuhan keluarga dalam beberapa hari.

Tidak salah memang menerima pemberian dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Namun dalam hal pemilihan umum beda lagi ceritanya. Pemberian ini digunakan untuk membeli suara masyarakat agar yang memberi bantuan tersebut terpilih dalam ketatnya bursa pemilihan umum.

Permasalahan menjadi salah satu penyebab atas pemilihan masyarakat kepada calon pemimpin mereka melalui siapa yang dapat memberikan lebih banyak ketika serangan fajar terjadi. Asumsi yang mereka bangun adalah dengan harapan pemberian itu sebagai bentuk usaha calon pemimpin tersebut dalam mengupayakan kesejahteraan rakyat. Semakin besar bantuan yang diberi, maka semakin besar pula upaya mereka (calon pemimpin) dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, atau asumsi sebaliknya, masih untung mereka memberikan bantuan pada rakyat ketika PEMILU, dari pada tidak diberi sama sekali pasca pemilu sama sekali.

Inilah yang menjadi permasalahan inti dalam kasus serangan fajar sebelum PEMILU. Bentuk penyadaran kepada masyarakat haruslah segera dilakukan mengingat sebentar lagi akan diadakan Pemilihan kepala daerah (PILKADA) di Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu diingatkan kepada masyarakat sekaligus para calon yang akan mengajukan dirinya sebagai pemimpin di daerah masing-masing.

Prinsip Luber dan Jurdil

Pertama, adalah seorang pemimpin adalah penanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam masyarakat. Artinya, apabila kondisi dan tatanan masyarakat kacau, maka indikasinya adalah kacaunya seorang pemimpin dalam daerah tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila tatanan masyarakat itu maju dan dinamis yang dalam hal ini diindikasikan dengan adanya keseimbangan antara kondisi lingkungan baik alam maupun ekonomi dan budaya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, maka dapat dipastikan kinerja pemimpin pada masa tersebut juga baik. Inilah yang perlu disadari oleh seorang calon pemimpin.

Kedua, pada sisi masyarakat harus diubah cara berfikir mereka. Jika pada awalnya indikator pemimpin yang baik itu dilihat dari bantuan “serangan fajar” yang diberikan atau karena ketidak tahuannya dalam sosok calon pemimpin atau kepala daerah, maka harus diberi pengertian bahwa tidak mungkin seseorang mengeluarkan uang yang begitu besar sampai miliaran rupiah jika tidak mengharapkan pengembalian yang besar pula, apalagi apabila calon pemimpin tersebut berlatar belakang kurang mampu. Karena dampak dari serangan fajar ini akan fatal jika sesuai dengan rencana pemberinya, yaitu membeli suara rakyat dalam pemilu. Tentu potensi akan korupsi akan sangat besar pada daerah yang ia pimpin nantinya, karena tidak mungkin mengandalkan gaji seorang bupati dalam masa 5 tahun untuk mendapatkan uangnya kembali sejumlah miliaran rupiah.

Edukasi Prinsip Luber dan Jurdil

Dua poin inilah yang perlu dipahamkan kepada calon pemimpin dan masyarakat. Untuk merealisasikan hal ini, maka ada beberapa tahapan strategis yang dapat dilakukan setiap elemen terkait. Pertama adalah diperlukannya bentuk penyadaran awal kepada para calon pemimpin akan amanat yang akan dipegangnya selama beberapa periode ke depan selama dia menjabat. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya instruksi untuk memperjelas visi dan misi serta arahan strategis mereka dalam membangun daerah yang mereka wakili, bukan berupa slogan tapi langkah konkret dari visi dan misi yang mereka usung.

Kedua adalah upaya untuk mengantisipasi ketidak tahuan masyarakat atas calon pemimpinnya. Hal ini dapat dilakukan dengan kerjasama antara tim sukses tiap calon pemimpin dan penyelenggara pemilu untuk menerbitkan semacam profil singkat atas setiap calon pemimpin daerah agar dapat dipelajari dengan baik oleh masyarakat. Profil tersebut dapat berbentuk ulasan media atau booklet khusus tentang mereka.

Ketiga, untuk menghindari efek serangan fajar pada proses pemilu, mindset tentang serangan fajar dan potensi korupsi ini harus disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga penilaiannya mereka berdasarkan profesionalitas dan visi pembangunan daerah yang diusung oleh setiap calon kepala daerah. Ketiga hal ini dapat berjalan dengan baik apabila dilakukan secara bersama oleh pemerintah, calon kepala daerah, masyarakat dan pihak terkait. Semoga proses pilkada tahun ini dapat menjadi bersih dan jujur sesuai dengan slogan pemilu kita: Langsung, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Oleh:

M. Agus Khoirul Wafa

TUJUAN DAN SASARAN PENDIDIKAN ISLAM

TUJUAN DAN SASARAN PENDIDIKAN ISLAM

Oleh Khorirur Rijal Luthfi dan Mohammad Agus Khoirul Wafa

A. Pendahuluan

Islam sangat mementingkan pendidikan. Dengan pendidikan yang benar dan berkualitas, individu-individu yang beradab akan terbentuk yang akhirnya memunculkan kehidupan sosial yang bermoral. Sayangnya, sekalipun institusi-institusi pendidikan saat ini memiliki kualitas dan fasilitas, namun institusi-institusi tersebut masih belum memproduksi individu-individu yang beradab. Sebabnya, visi dan misi pendidikan yang mengarah kepada terbentuknya manusia yang beradab, terabaikan dalam tujuan institusi pendidikan.

Penekanan kepada pentingnya anak didik supaya hidup dengan nilai-nilai kebaikan, spiritual dan moralitas seperti terabaikan. Bahkan kondisi sebaliknya yang terjadi. Saat ini, banyak institusi pendidikan telah berubah menjadi industri bisnis, yang memiliki visi dan misi yang pragmatis. Pendidikan diarahkan untuk melahirkan individu-individu pragmatis yang bekerja untuk meraih kesuksesan materi dan profesi sosial yang akan memakmuran diri, perusahaan dan Negara. Pendidikan dipandang secara ekonomis dan dianggap sebagai sebuah investasi. Gelar dianggap sebagai tujuan utama, ingin segera dan secepatnya diraih supaya modal yang selama ini dikeluarkan akan menuai keuntungan. Sistem pendidikan seperti ini sekalipun akan memproduksi anak didik yang memiliki status pendidikan yang tinggi, namun status tersebut tidak akan menjadikan mereka sebagai individu-individu yang beradab. Pendidikan yang bertujuan pragmatis dan ekonomis sebenarnya merupakan pengaruh dari paradigma pendidikan Barat yang sekular.

Dalam budaya Barat sekular, tingginya pendidikan seseorang tidak berkorespondensi dengan kebaikan dan kebahagiaan individu yang bersangkutan. Dampak dari hegemoni pendidikan Barat terhadap kaum Muslimin adalah banyaknya dari kalangan Muslim memiliki pendidikan yang tinggi, namun dalam kehidupan nyata, mereka belum menjadi Muslim-Muslim yang baik dan berbahagia. Masih ada kesenjangan antara tingginya gelar pendidikan yang diraih dengan rendahnya moral serta akhlak kehidupan Muslim. Ini terjadi disebabkan visi dan misi pendidikan yang pragmatis. Sebenarnya, agama Islam memiliki tujuan yang lebih komprehensif dan integratif dibanding dengan sistem pendidikan sekular yang semata-mata menghasilkan para anak didik yang memiliki paradigma yang pragmatis.

Dalam makalah ini penulis berusaha menggali dan mendeskripsikan tujuan dan sasaran pedidikan dalam Islam secara induktif dengan melihat dalil-dalil naqli yang sudah ada dalam al-Qur’an maupun al-Hadits, juga memadukannya dalam konteks kebutuhan dari masyarakat secara umum dalam pendidikan, sehingga diharapkan tujuan dan sasaran pendidikan dalam Islam dapat diaplikasikan pada wacana dan realita kekinian.

B. Pembahasan

B.1. Prinsip-Prinsip Pendidikan Islam

Memang tidak diragukan bahwa ide mengenai prinsip-prinsip dasar pendidikan banyak tertuang dalam ayat-ayat al Qur’an dan hadits nabi. Dalam hal ini akan dikemukakan ayat ayat atau hadits hadits yang dapat mewakili dan mengandung ide tentang prinsip prinsip dasar tersebut, dengan asumsi dasar, seperti dikatakan an Nahlawi bahwa pendidikan sejati atau maha pendidikan itu adalah Allah yang telah menciptakan fitrah manusia dengan segala potensi dan kelebihan serta menetapkan hukum hukum pertumbuhan, perkembangan, dan interaksinya, sekaligus jalan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuannya. Prinsip prinsip tersebut adalah sebagai berikut:[1]

Pertama, Prinsip Integrasi. Suatu prinsip yang seharusnya dianut adalah bahwa dunia ini merupakan jembatan menuju kampung akhirat. Karena itu, mempersiapkan diri secara utuh merupakan hal yang tidak dapat dielakkan agar masa kehidupan di dunia ini benar benar bermanfaat untuk bekal yang akan dibawa ke akhirat. Perilaku yang terdidik dan nikmat Tuhan apapun yang didapat dalam kehidupan harus diabdikan untuk mencapai kelayakan kelayakan itu terutama dengan mematuhi keinginan Tuhan. Allah Swt Berfirman, “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) kampung akhirat, dan janganlah kanu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi…” (QS. Al Qoshosh: 77). Ayat ini menunjukkan kepada prinsip integritas di mana diri dan segala yang ada padanya dikembangkan pada satu arah, yakni kebajikan dalam rangka pengabdian kepada Tuhan.

Kedua, Prinsip Keseimbangan. Karena ada prinsip integrasi, prinsip keseimbangan merupakan kemestian, sehingga dalam pengembangan dan pembinaan manusia tidak ada kepincangan dan kesenjangan. Keseimbangan antara material dan spiritual, unsur jasmani dan rohani. Pada banyak ayat al-Qur’an Allah menyebutkan iman dan amal secara bersamaan. Tidak kurang dari enam puluh tujuh ayat yang menyebutkan iman dan amal secara besamaan, secara implisit menggambarkan kesatuan yang tidak terpisahkan. Diantaranya adalah QS. Al ‘Ashr: 1-3, “Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal sholeh.” .

Ketiga, Prinsip Persamaan. Prinsip ini berakar dari konsep dasar tentang manusia yang mempunyai kesatuan asal yang tidak membedakan derajat, baik antara jenis kelamin, kedudukan sosial, bangsa, maupun suku, ras, atau warna kulit. Sehingga budak sekalipun mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan. Nabi Muhammad Saw bersabda

“Siapapun di antara seorang laki laki yang mempunyai seorang budak perempuan, lalu diajar dan didiknya dengan ilmu dan pendidikan yang baik kemudian dimerdekakannya lalu dikawininya, maka (laki laki) itu mendapat dua pahala” (HR. Bukhori).

Keempat, Prinsip Pendidikan Seumur Hidup. Sesungguhnya prinsip ini bersumber dari pandangan mengenai kebutuhan dasar manusia dalam kaitan keterbatasan manusia di mana manusia dalam sepanjang hidupnya dihadapkan pada berbagai tantangan dan godaan yang dapat menjerumuskandirinya sendiri ke jurang kehinaan. Dalam hal ini dituntut kedewasaan manusia berupa kemampuan untuk mengakui dan menyesali kesalahan dan kejahatan yang dilakukan, disamping selalu memperbaiki kualitas dirinya. Sebagaimana firman Allah, “Maka siapa yang bertaubat sesuadah kedzaliman dan memperbaiki (dirinya) maka Allah menerima taubatnya….” (QS. Al Maidah: 39).

Kelima, Prinsip Keutamaan. Dengan prinsip ini ditegaskan bahwa pendidikan bukanlah hanya proses mekanik melainkan merupakan proses yang mempunyai ruh dimana segala kegiatannya diwarnai dan ditujukan kepada keutamaan-keutamaan. Keutamaan-keutamaan tersebut terdiri dari nilai nilai moral. Nilai moral yang paling tinggi adalah tauhid. Sedangkan nilai moral yang paling buruk dan rendah adalah syirik. Dengan prinsip keutamaan ini, pendidik bukan hanya bertugas menyediakan kondisi belajar bagi subjek didik, tetapi lebih dari itu turut membentuk kepribadiannya dengan perlakuan dan keteladanan yang ditunjukkan oleh pendidik tersebut. Nabi Saw bersabda, “Hargailah anak anakmu dan baikkanlah budi pekerti mereka,” (HR. Nasa’i).

B.2. Mekanisme Pendidikan Islam

Mengenai mekanisme dalam menjalankan pendidikan Islam Dalam karyanya Tahdzibul Akhlak, Ibnu Miskawaih mengatakan bahwa syariat agama memiliki peran penting dalam meluruskan akhlak remaja, yang membiasakan mereka untuk melakukan perbuatan yang baik, sekaligus mempersiapkan diri mereka untuk menerima kearifan, mengupayakan kebajikan dan mencapai kebahagiaan melalui berpikir dan penalaran yang akurat. Orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik mereka agar mentaati syariat ini, agar berbuat baik. Hal ini dapat dijalankan melalui al-mau’izhah (nasehat), al- dharb (dipukul) kalau perlu, al-taubikh (dihardik), diberi janji yang menyenangkan atau tahdzir (diancam) dengan al-‘uqubah (hukuman).[2] (konsep uqubah dalam Islam)

Akan tetapi, Berbeda dengan beberapa pandangan teori di atas, Ibnu Khaldun justru berpandangan sebaliknya. Ia mengatakan bahwa kekerasan dalam bentuk apapun seharusnya tidak dilakukan dalam dunia pendidikan. Karena dalam pandangan Ibnu Khaldun, penggunaan kekerasan dalam pengajaran dapat membahayakan anak didik, apalagi pada anak kecil, kekerasan merupakan bagian dari sifat-sifat buruk. Disamping itu, Ia juga menambahkan bahwa perbuatan yang lahir dari hukuman tidak murni berasal dari keinginan dan kesadaran anak didik. Itu artinya pendidikan dengan metode ini juga sekaligus akan membiasakan seseorang untuk berbohong dikarenakan takut dengan hukuman.[3]

B.3. Tujuan dan Sasaran Pendidikan Islam

Salah satu aspek penting dan mendasar dalam pendidikan adalah aspek tujuan. Merumuskan tujuan pendidikan merupakan syarat mutlak dalam mendefiniskan pendidikan itu sendiri yang paling tidak didasarkan atas konsep dasar mengenai manusia, alam, dan ilmu serta dengan pertimbangan prinsip prinsip dasarnya. Hal tersebut disebabkan pendidikan adalah upaya yang paling utama, bahkan satu satunya untuk membentuk manusia menurut apa yang dikehendakinya. Karena itu menurut para ahli pendidikan, tujuan pendidikan pada hakekatnya merupakan rumusan-rumusan dari berbagai harapan ataupun keinginan manusia.[4]

Maka dari itu berdasarkan definisinya, Rupert C. Lodge dalam philosophy of education menyatakan bahwa dalam pengertian yang luas pendidikan itu menyangkut seluruh pengalaman. Sehingga dengan kata lain, kehidupan adalah pendidikan dan pendidikan adalah kehidupan itu. Sedangkan Joe Pack merumuskan pendidikan sebagai “the art or process of imparting or acquiring knomledge and habit through instructional as study”. Dalam definisi ini tekanan kegiatan pendidikan diletakkan pada pengajaran (instruction), sedangkan segi kepribadian yang dibina adalah aspek kognitif dan kebiasaan. Theodore Meyer Greene mengajukan definisi pendidikan yang sangat umum. Menurutnya pendidikan adalah usaha manusia untuk menyiapkan dirinya untuk suatu kehidupan yang bermakna. Alfred North Whitehead menyusun definisi pendidikan yang menekankan segi ketrampilan menggunakan pengetahuan.[5]

Untuk itu, pengertian pendidikan secara umum, yang kemudian dihubungkan dengan Islam -sebagai suatu sistem keagamaan- menimbulkan pengertian pengertian baru yang secara implisit menjelaskan karakteristik karakteristik yang dimilikinya. Pengertian pendidikan dengan seluruh totalitasnya, dalam konteks Islam inheren salam konotasi istilah “tarbiyah”, “ta’lim” dan “ta’dib” yang harus dipahami secara bersama-sama. Ketiga istilah itu mengandung makna yang amat dalam menyangkut manusia dan masyarakat serta lingkungan yang dalam hubungannya dengan Tuhan saling berkaitan satu sama lain. Istilah istilah itu sekaligus menjelaskan ruang lingkup pendidikan Islam; informal, formal, dan nonformal.[6]

Ghozali melukiskan tujuan pendidikan sesuai dengan pandangan hidupnya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu sesuai dengan filsafatnya, yakni memberi petunjuk akhlak dan pembersihan jiwa dengan maksud di balik itu membentuk individu-individu yang tertandai dengan sifat-sifat utama dan takwa. Dengan ini pula keutamaan itu akan merata dalam masyarakat.[7]

Hujair AH. Sanaky menyebut istilah tujuan pendidikan Islam dengan visi dan misi pendidikan Islam. Menurutnya sebenarnya pendidikan Islam telah memiki visi dan misi yang ideal, yaitu “Rohmatan Lil ‘Alamin”. Selain itu, sebenarnya konsep dasar filosofis pendidikan Islam lebih mendalam dan menyangkut persoalan hidup multi dimensional, yaitu pendidikan yang tidak terpisahkan dari tugas kekhalifahan manusia, atau lebih khusus lagi sebagai penyiapan kader-kader khalifah dalam rangka membangun kehidupan dunia yang makmur, dinamis, harmonis dan lestari sebagaimana diisyaratkan oleh Allah dalam al Qur’an. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang ideal, sebab visi dan misinya adalah “Rohmatan Lil ‘Alamin”, yaitu untuk membangun kehidupan dunia yang yang makmur, demokratis, adil, damai, taat hukum, dinamis, dan harmonis.[8]

Munzir Hitami berpendapat bahwa tujuan pendidikan tidak terlepas dari tujuan hidup manusia, biarpun dipengaruhi oleh berbagai budaya, pandangan hidup, atau keinginan-keinginan lainnya. Bila dilihat dari ayat-ayat al Qur’an ataupun hadits yang mengisyaratkan tujuan hidup manusia yang sekaligus menjadi tujuan pendidikan, terdapat beberapa macam tujuan, termasuk tujuan yang bersifat teleologik itu sebagai berbau mistik dan takhayul dapat dipahami karena mereka menganut konsep konsep ontologi positivistik yang mendasar kebenaran hanya kepada empiris sensual, yakni sesuatu yang teramati dan terukur.[9]

Qodri Azizy menyebutkan batasan tentang definisi pendidikan agama Islam dalam dua hal, yaitu; a) mendidik peserta didik untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai atau akhlak Islam; b) mendidik peserta didik untuk mempelajari materi ajaran Islam. Sehingga pengertian pendidikan agama Islam merupakan usaha secara sadar dalam memberikan bimbingan kepada anak didik untuk berperilaku sesuai dengan ajaran Islam dan memberikan pelajaran dengan materi-materi tentang pengetahuan Islam.[10]

C. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah penulis kemukakan dari beberapa pendapat para tokoh pendidikian Islam bahwa pendidikan pada dasarnya memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang terpenting adalah pembentukan akhlak objek didikan sehingga semua tujuan pendidikan dapat dicapai dengan landasan moral dan etika Islam, yang tentunya memiliki tujuan kemashlahatan di dalam mencapai tujuan tersebut. Mengenai mekanisme pelaksanaanya, hal ini tentunya memerlukan kajian yang lebih mendalam sehingga nantinya implementasi dari teori tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dipandang relevan dengan kondisi yang terikat dengan faktor-faktor tertentu.

Daftar Pustaka

Azizy, Ahmad Qodri A. 2000. Islam dan Permaslahan Sosial; Mencari Jalan Keluar, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Azra. Azyumardi. 2002. Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru. Jakarta: Logos Wacana Ilmu

Hitami, Munzir. 2004. Menggagas Kembali Pendidikan Islam. Yogyakarta: Infinite Press

Khaldun, Ibnu. 2001. Muqaddimah Ibnu Khaldun. Jakarta: Pustaka Firdaus

Miskawaih, Ibnu. Tanpa tahun. Tahzib al-Akhlaq, Mesir: al-Mathbah al-Husainiyyah

Sanaky, Hujair AH. 2003. Paradigma Pendidikan Islam; Membangun Masyarakat Indonesia. Yogyakarta: Safiria Insania Press dan MSI

Tafsir, Ahmad. 2002. Metodologi Pengajaran Agama Islam. Bandung: PT Remaja Rosdakarya


[1] Munzir Hitami, Menggagas Kembali Pendidikan Islam, Yogyakarta: Infinite Press, 2004, hal. 25-30

[2] Ibnu Miskawaih, Tahzib al-Akhlaq, Mesir: al-Mathbah al-Husainiyyah, tanpa tahun, hal. 27

[3]Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, hal. 763

[4] Hilda Taba dalam Munzir Hitami, Ibid, hal. 32

[5] Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002, hal. 6

[6] Azyumardi Azra, Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002, hal. 5

[7] Sulaiman, dalam Ibid, hal. 33

[8] Hujair AH. Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam; Membangun Masyarakat Indonesia, Yogyakarta: Safiria Insania Press dan MSI, hal. 142

[9] Munzir Hitami, Op. Cit, hal. 32

[10] Ahmad Qodri Azizy, Islam dan Permaslahan Sosial; Mencari Jalan Keluar, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hal. 22

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.